Salah satu prinsip utama dalam negara hukum modern adalah equality before the law, yaitu bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh membedakan manusia berdasarkan status sosial, kekayaan, jabatan, maupun kekuasaan politik. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut secara eksplisit diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Meskipun secara normatif prinsip tersebut telah diakui secara jelas, namun praktik penegakan hukum di Indonesia masih sering menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan tersebut benar-benar diterapkan. Fenomena yang sering disebut sebagai “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” menggambarkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam berbagai kasus, masyarakat kecil sering kali mengalami proses hukum yang cepat dan tegas, sementara kasus yang melibatkan elite politik atau pejabat publik terkadang menghadapi proses yang lebih kompleks dan berlarut-larut.
Dalam diskursus hukum modern, prinsip equality before the law biasanya dibahas dalam kerangka negara hukum (rule of law) dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, refleksi teologis juga dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar moral dari prinsip kesetaraan tersebut. Dalam tradisi teologi Kristen, khususnya dalam teologi Reformed, konsep Imago Dei (gambar Allah) menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki martabat yang sama.
Konsep ini tidak hanya memiliki makna teologis, tetapi juga implikasi etis dan sosial yang luas. Jika setiap manusia adalah pembawa gambar Allah, maka setiap individu memiliki nilai yang sama dan harus diperlakukan secara adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan politik. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba merefleksikan bagaimana konsep Imago Dei dalam teologi Reformed dapat memberikan perspektif teologis terhadap prinsip equality before the law serta relevansinya bagi praktik hukum di Indonesia.
Dialog Imago Dei dan Hak Asasi Manusia dalam Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum
Perkembangan pemikiran hukum modern sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai martabat manusia yang melekat pada setiap individu. Dalam kerangka ini, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan negara. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, termasuk prinsip equality before the law yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Menariknya, gagasan tentang martabat manusia yang menjadi dasar pemikiran hak asasi manusia memiliki kesamaan konseptual dengan doktrin Imago Dei dalam teologi Kristen. Dalam tradisi teologi Reformed, doktrin ini menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:26–27). Pemahaman ini memberikan dasar teologis bagi pengakuan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang melekat, terlepas dari status sosial, ekonomi, ras, maupun kekuasaan politik yang dimilikinya.
Pemikir Reformed seperti John Calvin menekankan bahwa pengakuan terhadap Imago Dei memiliki implikasi etis dalam relasi antar manusia. Dalam Institutes of the Christian Religion, Calvin menyatakan bahwa manusia harus menghormati sesamanya karena di dalam diri setiap manusia terdapat refleksi dari gambar Allah. Dengan demikian, penghormatan terhadap manusia bukan semata-mata didasarkan pada kualitas moral atau kedudukan sosial seseorang, melainkan pada kenyataan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki martabat intrinsik.
Pemikiran ini kemudian berkembang dalam tradisi Reformed yang lebih luas. Abraham Kuyper, misalnya, menegaskan bahwa pengakuan terhadap martabat manusia memiliki konsekuensi sosial dan politik. Kuyper berpendapat bahwa karena setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka tidak ada individu atau kelompok yang secara moral memiliki legitimasi untuk menindas atau memperlakukan manusia lain secara tidak adil. Dalam konteks kehidupan bernegara, gagasan ini memberikan landasan moral bagi prinsip kesetaraan dalam sistem hukum.
Dalam diskursus hak asasi manusia modern, konsep martabat manusia sering kali dijelaskan dalam kerangka sekuler tanpa referensi teologis yang eksplisit. Namun demikian, sejumlah sarjana berpendapat bahwa perkembangan gagasan hak asasi manusia tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari warisan pemikiran teologis, khususnya tradisi Kristen di Eropa. John Witte Jr., misalnya, menunjukkan bahwa konsep martabat manusia dalam tradisi hukum Barat memiliki akar historis dalam pemahaman teologis tentang manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik.
Dialog antara konsep Imago Dei dan hak asasi manusia menjadi penting karena keduanya menawarkan pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami martabat manusia. Hak asasi manusia memberikan kerangka normatif dan institusional untuk melindungi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan, sementara teologi memberikan dasar moral yang lebih mendalam bagi penghormatan terhadap manusia. Dengan kata lain, jika hak asasi manusia menjelaskan bagaimana martabat manusia harus dilindungi dalam sistem hukum, maka doktrin Imago Dei menjelaskan mengapa manusia harus diperlakukan dengan martabat tersebut.
Dalam konteks ini, prinsip equality before the law dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi konkret dari pengakuan terhadap martabat manusia. Kesetaraan di hadapan hukum tidak sekadar merupakan prinsip prosedural dalam sistem peradilan, melainkan juga mencerminkan keyakinan moral bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama sehingga tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif oleh negara.
Namun demikian, penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Sistem hukum tidak beroperasi dalam ruang yang netral, melainkan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun kesetaraan di hadapan hukum telah diakui secara normatif dalam berbagai konstitusi modern, implementasinya dalam praktik tidak selalu berjalan secara konsisten.
Refleksi Kritis terhadap Praktik Equality Before the Law di Indonesia
Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum telah ditegaskan secara konstitusional. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur ketentuan ini dengan menunjukkan bahwa secara normatif negara Indonesia mengakui prinsip equality before the law sebagai salah satu fondasi dari negara hukum.
Namun demikian, dalam praktiknya prinsip tersebut sering kali menjadi bahan perdebatan publik. Berbagai kasus hukum yang muncul di ruang publik menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Persepsi ini muncul terutama ketika kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara atau individu dengan kekuatan politik dan ekonomi tertentu tampak berjalan lebih lambat atau lebih kompleks dibandingkan dengan kasus yang melibatkan masyarakat biasa.
Salah satu contoh penting yang sering dijadikan refleksi mengenai kesenjangan antara prinsip normatif hukum dan praktik penegakannya di Indonesia adalah rangkaian pelanggaran HAM berat menjelang dan sesudah Reformasi 1998. Sejumlah peristiwa yang sering disebut dalam diskursus hukum dan HAM antara lain penghilangan paksa aktivis prodemokrasi tahun 1997–1998, Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti dalam demonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto, Kerusuhan Mei 1998 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kekerasan terhadap warga sipil, serta Tragedi Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999) yang kembali menimbulkan korban dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Meskipun berbagai penyelidikan telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejumlah laporan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat, proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan institusional dan politik. Dalam beberapa kesempatan, berkas penyelidikan bahkan bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tanpa mencapai tahap penyidikan yang tuntas. Kondisi ini menyebabkan munculnya kritik publik bahwa prinsip equality before the law belum sepenuhnya terwujud secara nyata dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika kasus-kasus tersebut menyangkut aktor negara atau struktur kekuasaan yang kuat.
Situasi tersebut juga melahirkan bentuk partisipasi moral masyarakat sipil, salah satunya melalui Aksi Kamisan, yaitu aksi diam yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara oleh keluarga korban pelanggaran HAM dan para aktivis. Aksi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sebagai simbol pengingat bahwa pencarian keadilan bagi korban masih belum selesai. Dalam perspektif teologi Reformed, realitas ini dapat dibaca sebagai manifestasi dari keterbatasan dan kerusakan moral manusia akibat dosa, yang membuat kekuasaan berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, sistem hukum tidak hanya memerlukan perangkat normatif yang baik, tetapi juga komitmen moral yang kuat agar penegakan hukum benar-benar mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia yang setara sebagai ciptaan Allah.
Fenomena belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut memperlihatkan adanya jarak antara prinsip normatif kesetaraan di hadapan hukum dan realitas praktik penegakan hukum. Pada titik inilah refleksi teologis mengenai martabat manusia menjadi relevan untuk memperdalam analisis hukum. Jika setiap manusia dipahami sebagai ciptaan Allah yang membawa Imago Dei, maka setiap bentuk ketidakadilan hukum tidak hanya merupakan persoalan prosedural dalam sistem hukum, tetapi juga merupakan persoalan moral yang menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, kegagalan sistem hukum dalam memberikan keadilan kepada korban pelanggaran HAM dapat dipahami sebagai kegagalan untuk mengakui sepenuhnya nilai dan martabat manusia yang setara.
Teladan Kristus sebagai Dasar Etis dan Sumber Pengharapan
Refleksi mengenai martabat manusia dan kesetaraan di hadapan hukum dalam perspektif teologi Kristen pada akhirnya menemukan puncaknya dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Dalam iman Kristen, Kristus tidak hanya dipahami sebagai pengajar moral, tetapi sebagai perwujudan sempurna kasih dan keadilan Allah dalam sejarah manusia. Oleh karena itu, teladan hidup dan pelayanan Kristus memberikan dasar etis yang penting bagi refleksi mengenai penghormatan terhadap martabat manusia.
Dalam berbagai kisah Injil, Yesus secara konsisten menunjukkan sikap yang menegaskan nilai manusia tanpa memandang status sosial atau latar belakang seseorang. Salah satu contoh yang menonjol adalah peristiwa ketika Yesus berinteraksi dengan perempuan Samaria di sumur Yakub (Yohanes 4:7–26). Pada masa itu, relasi antara orang Yahudi dan Samaria dipenuhi dengan ketegangan sosial dan religius. Selain itu, dalam budaya Yahudi pada masa tersebut, interaksi publik antara laki-laki dan perempuan juga sangat terbatas. Namun demikian, Yesus justru membuka percakapan dengan perempuan Samaria tersebut dan memperlakukannya dengan hormat. Tindakan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Yesus, martabat seseorang tidak ditentukan oleh identitas sosial atau etnisnya.
Kisah lain yang menunjukkan penghormatan Kristus terhadap martabat manusia adalah peristiwa perempuan yang tertangkap berzinah (Yohanes 8:1–11). Dalam peristiwa tersebut, para ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan tersebut kepada Yesus dengan maksud menjebak-Nya secara hukum. Mereka mengutip hukum Taurat yang menetapkan hukuman rajam bagi pelanggaran tersebut. Namun, Yesus merespons dengan pernyataan yang terkenal: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu” (Yohanes 8:7). Pernyataan ini tidak hanya menyingkapkan kemunafikan para penuduh, tetapi juga menunjukkan bagaimana keadilan harus selalu disertai dengan kesadaran akan kelemahan manusia.
Selain itu, Injil juga mencatat bagaimana Yesus memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang sering dipinggirkan dalam masyarakat. Dalam Injil Lukas, misalnya, Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa (Lukas 5:29–32). Pada masa itu, pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena bekerja untuk pemerintah Romawi. Namun Yesus justru menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Tindakan ini menunjukkan bahwa kasih dan perhatian Kristus melampaui batas-batas sosial yang sering kali digunakan manusia untuk membedakan satu sama lain.
Kisah-kisah Injil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Kristus secara konsisten menegaskan nilai manusia yang tidak ditentukan oleh status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Dalam konteks refleksi mengenai equality before the law, teladan Kristus memberikan perspektif moral yang penting: bahwa keadilan tidak boleh dipisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia.
Di tengah realitas dunia berdosa, iman Kristen memberikan suatu sumber pengharapan yang melampaui keterbatasan manusia. Pengharapan ini berakar pada karya penebusan Kristus yang tidak hanya memulihkan relasi manusia dengan Allah, tetapi juga membuka kemungkinan bagi pembaruan kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan demikian, perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial dapat dipahami sebagai bagian dari panggilan moral yang lahir dari iman.
Pada akhirnya, teladan Kristus tidak hanya memberikan inspirasi etis bagi manusia, tetapi juga menjadi sumber pengharapan bagi dunia yang masih bergumul dengan berbagai bentuk ketidakadilan. Dalam terang iman Kristen, pengakuan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah mendorong upaya yang terus-menerus untuk membangun sistem hukum yang menghormati martabat manusia. Meskipun realitas ketidakadilan masih sering terjadi, iman kepada Kristus memberikan pengharapan bahwa keadilan sejati pada akhirnya akan dipulihkan sepenuhnya.
Kesimpulan
Prinsip equality before the law merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum modern. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini telah diakui secara konstitusional dan menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif dan realitas sosial.
Konsep Imago Dei dalam teologi Reformed memberikan perspektif teologis yang dapat memperkaya pemahaman mengenai dasar moral dari prinsip kesetaraan tersebut. Dengan menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan secara adil.
Melalui dialog antara teologi, hak asasi manusia, dan teori hukum, refleksi mengenai Imago Dei dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya memperkuat penerapan prinsip equality before the law dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, integrasi antara refleksi teologis dan praktik hukum dapat membantu mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan menghormati martabat manusia.
Aria Kiven
Jemaat GRII Pondok Indah
Referensi
Bavinck, Herman. Reformed Dogmatics. Grand Rapids: Baker Academic.
Calvin, John. Institutes of the Christian Religion. Louisville: Westminster John Knox Press.
Kuyper, Abraham. Lectures on Calvinism. Grand Rapids: Eerdmans.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Wolterstorff, Nicholas. Justice: Rights and Wrongs. Princeton: Princeton University Press.
United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.